PROPOSAL
KEGIATAN
(KULIAH
KERJA LAPANGAN)
DI
KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
(Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan)

OLEH
YUSOF
BIN ROSMAN
30600109031
JURUSAN
ILMU POLITIK
FAKULTAS
USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2013
Verifikasi Berkas Dukungan Bakal Calon Perorangan Walikota Makassar.
A. Latar
belakang
Revolusi telah membawa tuntutan yang besar kepada perubahan sistem
dan kehidupan politik di indonesia, masyarakat sendiri masih mempunyai
kapasitas yang relatif rendah untuk bisa melayani segala perubahan tersebut.
Bagi suatu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi
maupun yang sedang membangun proses demokratisasi, partai politik menjadi
sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan
pemerintah.
Perpolitikan juga pada saat ini telah membawa perubahan yang
sangat besar dalam
kehidupan perpolitikan di Indonesia yang semakin kian terbuka dan transparan. Setelah
orde baru tumbang, kini Indonesia secara dramatis telah melangkah ke tahapan
institusionalisasi demokrasi, perubahan-perubahan penting telah banyak terjadi
seperti dari segi pranata, legal, dan institusional. Kita
telah melaksanakan pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung, Suatu
ritual demokrasi dimana partisipasi rakyat dibutuhkan dapat dilembagakan secara berkala dan regular.
Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, hal ini
juga sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pemilihan umum, rakyat
berperan penuh untuk memilih siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan
struktur pemerintahan. Sistem politik di Indonesia sendiri telah menggunakan
hak rakyat dalam pemilihan presiden dan kepala daerah, dimana telah
dilaksanakan sembilan tahun yang lalu.
Selain itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah suatu lembaga negara
yang menyelangarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi pemilihan umum
Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga membangun lembaga penyelanggara
pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam
penyelanggaraan pemilihan umum.
B. Bentuk kegiatan
1.
Bagaimana tata cara verifikasi
berkas dukungan bakal calon perorangan Walikota Makassar.
2.
Bagaimana cara penentuan
bakal calon perorangan yang memenuhi syarat.
3.
Bagaimana proses verifikasi
berkas dukungan bakal calon perorangan yang turun ke PPS.
C. Tujuan
1.
Mengetahui bagaimana proses untuk
mencalonkan diri sebagai calon Walikota perorangan.
2.
Memberikan pengalaman dan
tata cara kerja di KPU.
3.
Memberikan pengetahuan umum
antara teori dan cara pengaplikasiannya.
D. Waktu dan Tempat
Hari kamis, tanggal 25 April 2013. Bertempat di Komisi Pemilihan
Umum (KPU) kota Makassar.
E. Penutup
Demikian
proposal ini kami buat sebagai dasar pertimbangan, dengan harapan agar mendapat
kritikan dan saran berbagai pihak demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan yang
dimaksud.
Kami
selaku pengolalah kegiatan (mahasiswa) berusaha agar kegiatan ini dapat
terlaksanakan sebaik mungkin. Dan pada kesempatan ini kami apabila terdapat
kekeliruan dalam penyusunan proposal ini yang dibuat berdasarkan rencana.
Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada
kita semua dan memudahkan segala urusan baik yang bersifat duniawi dan akhirat.
Amin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar